OJK Naikkan Porsi Obligasi BUMN Infrastruktur

OJK Naikkan Porsi Obligasi BUMN Infrastruktur

OJKNaikkan Porsi Obligasi BUMN Infrastruktur. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengusulkan porsi obligasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) infrastruktur dapat masuk hitungan setara dengan Surat Utang Negara (SUN) adalah sebesar 25%. Usulan tersebut telah disampaikan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu), untuk kemudian diperhitungkan potensi penyerapan oleh para pelaku Industri Keuangan Non Bank (IKNB). 

Sebagai catatan, usulan tersebut lebih tinggi dari rencana semula, yaitu OJK menetapkan porsi obligasi BUMN infrastruktur setara SUN sebesar 10%. Usulan kenaikan ini, dapat memenuhi kewajiban investasi IKNB di SUN dan menghindari persaingan imbal hasil antara SUN dengan obligasi korporasi. OJK juga mengusulkan insentif pajak atas bunga obligasi BUMN infrastruktur sebesar 0%. 

Adapun, setelah mendapatkan persetujuan dari Kemenkeu, OJK akan segera mengeluarkan surat edaran (SE) yang mengatur soal porsi dan pajak obligasi BUMN infrastruktur. Beleid ini melengkapi Peraturan OJK Nomor I/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank. 

Investor Ekspektasikan Yield Tinggi dalam Lelang Sukuk

Investor Ekspektasikan Yield Tinggi dalam Lelang Sukuk - Seperti halnya hasil lelang Surat Utang Negara (SUN) Selasa lalu, investor berpeluang ekspektasikan yield tinggi dalam lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN/ Sukuk) pada Selasa (03/05) hari ini. Investor mencermati rilis data GDP 1Q2016, berpeluang membuat permintaan yield Sukuk lebih tinggi.

Investor Ekspektasikan Yield Tinggi dalam Lelang Sukuk

Pemerintah menawarkan sebanyak 5 seri dalam lelang ini, terdiri dari 1 Sukuk tenor pendek (Surat Perbendaharaan Negara Syariah/ SPN-S) dan 4 seri Sukuk Berbasis Proyek (Project Based Sukuk/ PBS). Kelima seri tersebut adalah:

1. Seri SPN-S 04112016 diskonto dan akan jatuh tempo pada 4 November 2016; 
2. Seri PBS006 (reopening) dengan imbalan 8,25% dan akan jatuh tempo pada 15 September 2020; 
3. Seri PBS009 (reopening) dengan imbalan 7,75% dan akan jatuh tempo pada 25 Januari 2018; 
4. Seri PBS011 (reopening) dengan imbalan 8,75% dan akan jatuh tempo pada 15 Agustus 2023; 
5. Seri PBS012 (reopening) dengan imbalan 8,875% dan akan jatuh tempo pada 15 November 2031. 

Pemerintah menetapkan target indikatif senilai Rp 4 triliun dalam lelang ini. Namun, peluang tingginya ekspektasi yield membuat pemerintah tidak akan terlalu memaksa memenangkan dalam jumlah banyak. Pemerintah masih memiliki punya banyak skema penerbitan surat utang tahun 2016. Sebagai catatan, hasil lelang Sukuk sebelumnya berada diatas target. Lelang Sukuk pada pekan ketiga April lalu, pemerintah memenangkan senilai Rp 6,18 triliun atau diatas target yang ditetapkan yaitu Rp 4 triliun.

Pelindo I Mulai Tawarkan Obligasi Rp 1 Triliun.

Pelindo I Mulai Tawarkan Obligasi Rp 1 Triliun.

Pelindo I Mulai Tawarkan Obligasi Rp 1 Triliun. PT Pelabuhan Indonesia I akan menawarkan surat utang senilai Rp1 triliun mulai 18 Mei hingga 1 Juni 2016. Berdasarkan prospektus ringkas perseroan Selasa (17/5), surat utang tersebut dibagi menjadi empat seri yaitu Seri A tenor 3-tahun, seri B tenor 5-tahun, seri C tenor 7-tahun, dan seri D tenor 10-tahun. Seluruh dana yang diperoleh dari emisi obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang digunakan sebagai belanja modal perseroan. Secara rinci, sekitar Rp 544,7 miliar (54%) digunakan untuk pengembangan dan pembangunan infrastruktur fasilitas pelabuhan di beberapa cabang perseroan. 

Selanjutnya, Rp 426,67 miliar (42%) akan digunakan untuk pengadaan peralatan di beberapa cabang perseroan yaitu Batam, Belawan, Tanjung Balai Karimun, Selat Malaka, BICT, Pekanbaru, Perawang, Tanjung Pinang, Sibolga, dan Dumai. Adapun sekitar Rp 2,89 miliar (0,3%) dan sekitar Rp 37,11 (3,7%) masing-masing yang digunakan untuk penataan klinik kesehatan dan renovasi rumah sakit pelabuhan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi perseroan di kantor pusat.

Pemerintah Kembali Tawarkan Sukuk Tenor Pendek PBS009

PemerintahKembali Tawarkan Sukuk Tenor Pendek PBS009. Tenor pendek PBS009 kembali ditawarkan dalam lelang Sukuk hari ini, pasca sebelumnya bukukan minat investor hingga Rp 5,39 triliun, atau merepresentasikan hingga 41% dari total penawaran masuk lelang Sukuk awal Mei 2016 lalu. Investor minati tenor pendek dibanding tenor menengah dalam lelang tersebut, merespon ekspektasi rilis data ekonomi. Ekonomi Indonesia QI-2016 pada saat itu, diproyeksikan sebesar 5,07% YoY, atau tumbuh sama dibanding periode sama tahun sebelumnya yang mencapai 5,04% YoY. 

Pemerintah Kembali Tawarkan Sukuk Tenor Pendek PBS009

Selain itu, investor minati PBS009 karena menawarkan yield rerata tertimbang hingga 7,40%. Selain PBS009, pemerintah juga tawarkan Sukuk tenor pendek (Surat Perbendaharaan Negara Syariah/ SPN-S) tenor 6-bulan SPN-S 04112016, PBS006, PBS011, dan PBS012. Investor berpeluang ekspektasikan yield tinggi dalam lelang kali ini, ditengah nilai tukar rupiah yang kembali terdepresiasi, diperdagangkan di atas level psikologis. Kemarin, rupiah menguat terbatas 15 poin ke level Rp 13.310 per dolar AS dibanding sehari sebelumnya. Lelang kali ini juga ditengah rilis data perdagangan (trade balance) April, yang bukukan surplus USD 667 juta. Surplus ini lebih besar dari bulan sebelumnya senilai USD 497 juta, pasca Ekspor April mencapai USD 11,45 miliar dengan impor senilai USD 10,78 miliar. 

Protelindo Naik Peringkat ke AAA

Protelindo Naik Peringkat ke AAA

ProtelindoNaik Peringkat ke AAA. Fitch Rating Indonesia menaikkan peringkat nasional jangka panjang perusahaan menara telekomunikasi independen terbesar di Indonesia, Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) ke level ‘AAA(idn)’ dari ‘AA+(idn)’ dengan prospek peringkat stabil. Pada saat yang bersamaan, Fitch Rating (Singapura) juga menaikkan peringkat Protelindo ke level ‘BBB-‘ dari ‘BB+’. Kenaikan peringkat ini mencerminkan recurrning income yang kuat dan net leverage yang moderat. Kondisi tersebut didukung oleh kebijakan keuangan yang konsisten untuk mencapai net debt-to-EBITDA di bawah 3,0x (2015: 1,8x). Fitch meyakini bahwa skala perusahaan saat ini dan kekuatan keuangan dapat mendukung kombinasi pertumbuhan organic dan non organic, serta dividen secara progresif, tanpa menurunkan profil kredit. 

Porsi surat berharga negara (SBN) Dana Pensiun (Dapen) Meningkat

Porsi  surat berharga negara (SBN) Dana Pensiun (Dapen) Meningkat

Porsi SBN Dapen Meningkat - Ikhtisar data keuangan dana pensiun per Maret 2016 yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan total aset dana pensiun (dapen) mencapai Rp 211,95 triliun (tumbuh 12,72% YoY). Dari jumlah ini, total investasi dapen sebesar Rp 203,12 triliun (tumbuh 12,82% YoY). Total investasi Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) pada instrumen surat berharga negara (SBN) mencapai Rp 29,31 triliun (tumbuh 26% YoY). Porsi SBN itu sudah mencapai 21,62% dari total investasi DPPK-PPMP. Sementara, Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) mencatatkan pertumbuhan pemilikan SBN hingga 84,47% YoY menjadi Rp 3,34 triliun. Sementara itu, industri dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) per Maret telah mengalokasi Rp 11,33 triliun (21,32% total investasinya).

Di sisi lain, Lembaga rating Standard & Poor’s (S&P) sudah bertemu sejumlah pejabat di Indonesia dengan tujuan mengaudit rating atas surat utang pemerintah. Usai pertemuan, Director Sovereign & International Public Finance Rating menilai pemerintah Indonesia menjelaskan setiap pertanyaan dengan baik. Namun ia belum bisa mengomentari jawaban yang disampaikan pemerintah kepadanya, sebab hasil kunjungannya itu akan diumumkan secara resmi akhir Mei 2016. Pengumuman akan dilakukan bersamaan dengan laporan bulanan S&P.

Obligasi Bank OCBC NISP Oversubscribe 72%

Obligasi Bank OCBC NISP Oversubscribe 72%

Obligasi Bank OCBC NISP Oversubscribe 72% - PT Bank OCBC NISP, Tbk mencatat kelebihan permintaan (oversubscribe) sebesar 72% pada periode awal penawaran (book building) Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap I Tahun 2016, dengan jumlah pokok senilai Rp 2 triliun. Obligasi yang efektif sejak 29 April 2016 lalu ini, miliki periode book building sejak 30 Maret hingga 14 April 2016. Obligasi diterbitkan dalam 3 seri, yaitu: 

1. Obligasi seri A tenor 370-hari senilai Rp 837 miliar kupon 7,50%
2. Obligasi seri B tenor 2-tahun Rp 380 miliar dengan kupon 8,00%
3. Obligasi seri C tenor 3-tahun Rp 783 miliar kupon 8,25%

Adapun, penerbitan obligasi tersebut merupakan bagian pertama dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) II Bank OCBC NISP dengan target dana senilai Rp 8 triliun. Penawaran obligasi yang didukung sejumlah penjamin pelaksana emisi, seperti: PT RHB Securities Indonesia ini, akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada Kamis (12/05) besok.

Tiga Bank BUMN akan Terbitkan Obligasi Rp 17 Triliun

Tiga Bank BUMN akan Terbitkan Obligasi Rp 17 Triliun

Tiga Bank BUMN akan Terbitkan Obligasi Rp 17 Triliun - Tiga bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu: PT Bank Mandiri Tbk (BMRI); PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk (BBRI); dan PT Bank Tabungan Negara, Tbk (BBTN); berencana menerbitkan obligasi dengan nilai total sekitar Rp 12,35 – 17,35 triliun tahun ini. Penerbitan obligasi dilakukan untuk mendukung kebutuhan likuiditas masing-masing bank. 

Direktur Utama Bank Mandiri mengatakan pihaknya berencana melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) sebesar Rp 13 triliun dalam denominasi rupiah, diterbitkan secara bertahap hingga 2018. Sementara, Direktur Keuangan Bank Tabungan Negara (BTN) mengungkapkan tahun ini perseroan juga berencana menerbitkan obligasi sebesar Rp 3 triliun pada 2H2016, kemungkinan diterbitkan pada tenor 3-tahun, 5-tahun, dan 7-tahun. Selain itu, BRI juga melakukan penawaran obligasi sebesar Rp 4,35 triliun dengan kupon 7,5-8,7%. Penerbitan obligasi merupakan bagian dari PUB BRI sebesar Rp 12 triliun