OJK Naikkan Porsi Obligasi BUMN Infrastruktur

OJK Naikkan Porsi Obligasi BUMN Infrastruktur

OJKNaikkan Porsi Obligasi BUMN Infrastruktur. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengusulkan porsi obligasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) infrastruktur dapat masuk hitungan setara dengan Surat Utang Negara (SUN) adalah sebesar 25%. Usulan tersebut telah disampaikan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu), untuk kemudian diperhitungkan potensi penyerapan oleh para pelaku Industri Keuangan Non Bank (IKNB). 

Sebagai catatan, usulan tersebut lebih tinggi dari rencana semula, yaitu OJK menetapkan porsi obligasi BUMN infrastruktur setara SUN sebesar 10%. Usulan kenaikan ini, dapat memenuhi kewajiban investasi IKNB di SUN dan menghindari persaingan imbal hasil antara SUN dengan obligasi korporasi. OJK juga mengusulkan insentif pajak atas bunga obligasi BUMN infrastruktur sebesar 0%. 

Adapun, setelah mendapatkan persetujuan dari Kemenkeu, OJK akan segera mengeluarkan surat edaran (SE) yang mengatur soal porsi dan pajak obligasi BUMN infrastruktur. Beleid ini melengkapi Peraturan OJK Nomor I/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank. 

Dana Kelolaan BPJS sudah 89,62% dari Target Setahun

Dana Kelolaan BPJS sudah 89,62% dari Target Setahun

Dana Kelolaan BPJS sudah 89,62% dari Target Setahun. Dana kelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tumbuh cepat. Hingga April 2016, dana kelolaan lembaga eks Jamsostek tersebut telah mendekati target setahun. Menurut Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, total dana yang dikelola per April 2016 sebesar Rp 220 triliun (89,62% target dana kelolaan Rp 246 triliun).  Sementara, hasil investasi BPJS mencapai Rp 6,2 triliun (29,19% target akhir tahun Rp 21 triliun). 

Saat ini dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 56% ditempatkan pada surat utang negara (SUN). Kemudian saham sebesar 20% dan deposito sebanyak 15% dari total dana kelolaan. Penempatan pada insrumen reksadana sebesar 8% dan investasi langsung sebesar 1%. Porsi kepemilikan pada SUN sudah sesuai ketentuan OJK. Pada periode sama, total penarikan jaminan hair tua (JHT) mencapai Rp 6,2 triliun. Untuk menjaga likuiditas, BPJS memperhatikan kesesuaian aset dan liabilitas dana jaminan sosial.

Bunga Obligasi Negara Bebas Pajak

Bunga Obligasi Negara Bebas Pajak. Pemerintah berencana menghapus pajak atas diskonto obligasi yang dicarikan pada saat jatuh tempo, maupun sebelum jatuh tempo. Rencana penghapusan pajak bunga obligasi pemerintah denominasi rupiah maupun valuta asing ini, akan masuk dalam salah satu poin revisi Undang-Undang (UU) Nomor 36/2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Sebagai catatan, UU PPh yang berlaku saat ini menyebutkan bahwa penghasilan bunga obligasi dan surat utang negara dikenakan PPh bersifat final.

Bunga Obligasi Negara Bebas Pajak

Aturan turunan UU PPh, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16/2009 tentang PPh atas bunga obligasi, menetapkan 2 tarif PPh final bunga obligasi, yaitu: pertama, sebesar 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; kedua, sebesar 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri selain berbentuk usaha tetap. Sementara tarif PPh final bunga obligasi yang menjadi aset dasar reksadana diterapkan secara bertahap, yaitu: pertama, tarif sebesar 0% untuk tahun 2009 sampai 2010; kedua, sebesar 5% untuk tahun 2011-2013; ketiga, 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Investor Ekspektasikan Yield Tinggi dalam Lelang Sukuk

Investor Ekspektasikan Yield Tinggi dalam Lelang Sukuk - Seperti halnya hasil lelang Surat Utang Negara (SUN) Selasa lalu, investor berpeluang ekspektasikan yield tinggi dalam lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN/ Sukuk) pada Selasa (03/05) hari ini. Investor mencermati rilis data GDP 1Q2016, berpeluang membuat permintaan yield Sukuk lebih tinggi.

Investor Ekspektasikan Yield Tinggi dalam Lelang Sukuk

Pemerintah menawarkan sebanyak 5 seri dalam lelang ini, terdiri dari 1 Sukuk tenor pendek (Surat Perbendaharaan Negara Syariah/ SPN-S) dan 4 seri Sukuk Berbasis Proyek (Project Based Sukuk/ PBS). Kelima seri tersebut adalah:

1. Seri SPN-S 04112016 diskonto dan akan jatuh tempo pada 4 November 2016; 
2. Seri PBS006 (reopening) dengan imbalan 8,25% dan akan jatuh tempo pada 15 September 2020; 
3. Seri PBS009 (reopening) dengan imbalan 7,75% dan akan jatuh tempo pada 25 Januari 2018; 
4. Seri PBS011 (reopening) dengan imbalan 8,75% dan akan jatuh tempo pada 15 Agustus 2023; 
5. Seri PBS012 (reopening) dengan imbalan 8,875% dan akan jatuh tempo pada 15 November 2031. 

Pemerintah menetapkan target indikatif senilai Rp 4 triliun dalam lelang ini. Namun, peluang tingginya ekspektasi yield membuat pemerintah tidak akan terlalu memaksa memenangkan dalam jumlah banyak. Pemerintah masih memiliki punya banyak skema penerbitan surat utang tahun 2016. Sebagai catatan, hasil lelang Sukuk sebelumnya berada diatas target. Lelang Sukuk pada pekan ketiga April lalu, pemerintah memenangkan senilai Rp 6,18 triliun atau diatas target yang ditetapkan yaitu Rp 4 triliun.

PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA) Akan Menerbitkan Surat Hutang

PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA) Akan Menerbitkan Surat Hutang PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA) menjajaki penerbitan obligasi rupiah untuk membiayai belanja modal atau capital expenditure (capex) Rp 1,3 triliun, berbeda dari rencana semula, yaitu penerbitan surat utang jangka menengah, atau medium term notes (MTN) berkelanjutan dalam dolar Singapura. Hubungan Investor SSIA mengatakan perubahan rencana ini melihat perkembangan situasi, sebab pasar obligasi domestik saat ini dinilai lebih baik. Awalnya SSIA berencana merilis MTN di kuartal I sekitar SGD 50-100 juta. 

PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA) Menyiapkan Penerbitan Obligasi

Di kuartal I, perseroan mengantongi pinjaman bank Rp 500 miliar dan baru sebagian terpakai untuk pengembangan lahan industri di Karawang. Modal akan digunakan untuk akuisisi lahan Rp 500 miliar, pengembangan hotel dan perkantoran Rp 350 miliar, dan sisanya untuk pengembangan properti dan anak usaha. Tahun ini SSIA masih akan fokus mengembangkan kawasan industri di Karawang

Pelindo I Mulai Tawarkan Obligasi Rp 1 Triliun.

Pelindo I Mulai Tawarkan Obligasi Rp 1 Triliun.

Pelindo I Mulai Tawarkan Obligasi Rp 1 Triliun. PT Pelabuhan Indonesia I akan menawarkan surat utang senilai Rp1 triliun mulai 18 Mei hingga 1 Juni 2016. Berdasarkan prospektus ringkas perseroan Selasa (17/5), surat utang tersebut dibagi menjadi empat seri yaitu Seri A tenor 3-tahun, seri B tenor 5-tahun, seri C tenor 7-tahun, dan seri D tenor 10-tahun. Seluruh dana yang diperoleh dari emisi obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang digunakan sebagai belanja modal perseroan. Secara rinci, sekitar Rp 544,7 miliar (54%) digunakan untuk pengembangan dan pembangunan infrastruktur fasilitas pelabuhan di beberapa cabang perseroan. 

Selanjutnya, Rp 426,67 miliar (42%) akan digunakan untuk pengadaan peralatan di beberapa cabang perseroan yaitu Batam, Belawan, Tanjung Balai Karimun, Selat Malaka, BICT, Pekanbaru, Perawang, Tanjung Pinang, Sibolga, dan Dumai. Adapun sekitar Rp 2,89 miliar (0,3%) dan sekitar Rp 37,11 (3,7%) masing-masing yang digunakan untuk penataan klinik kesehatan dan renovasi rumah sakit pelabuhan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi perseroan di kantor pusat.

Pemerintah Kembali Tawarkan Sukuk Tenor Pendek PBS009

PemerintahKembali Tawarkan Sukuk Tenor Pendek PBS009. Tenor pendek PBS009 kembali ditawarkan dalam lelang Sukuk hari ini, pasca sebelumnya bukukan minat investor hingga Rp 5,39 triliun, atau merepresentasikan hingga 41% dari total penawaran masuk lelang Sukuk awal Mei 2016 lalu. Investor minati tenor pendek dibanding tenor menengah dalam lelang tersebut, merespon ekspektasi rilis data ekonomi. Ekonomi Indonesia QI-2016 pada saat itu, diproyeksikan sebesar 5,07% YoY, atau tumbuh sama dibanding periode sama tahun sebelumnya yang mencapai 5,04% YoY. 

Pemerintah Kembali Tawarkan Sukuk Tenor Pendek PBS009

Selain itu, investor minati PBS009 karena menawarkan yield rerata tertimbang hingga 7,40%. Selain PBS009, pemerintah juga tawarkan Sukuk tenor pendek (Surat Perbendaharaan Negara Syariah/ SPN-S) tenor 6-bulan SPN-S 04112016, PBS006, PBS011, dan PBS012. Investor berpeluang ekspektasikan yield tinggi dalam lelang kali ini, ditengah nilai tukar rupiah yang kembali terdepresiasi, diperdagangkan di atas level psikologis. Kemarin, rupiah menguat terbatas 15 poin ke level Rp 13.310 per dolar AS dibanding sehari sebelumnya. Lelang kali ini juga ditengah rilis data perdagangan (trade balance) April, yang bukukan surplus USD 667 juta. Surplus ini lebih besar dari bulan sebelumnya senilai USD 497 juta, pasca Ekspor April mencapai USD 11,45 miliar dengan impor senilai USD 10,78 miliar. 

Protelindo Naik Peringkat ke AAA

Protelindo Naik Peringkat ke AAA

ProtelindoNaik Peringkat ke AAA. Fitch Rating Indonesia menaikkan peringkat nasional jangka panjang perusahaan menara telekomunikasi independen terbesar di Indonesia, Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) ke level ‘AAA(idn)’ dari ‘AA+(idn)’ dengan prospek peringkat stabil. Pada saat yang bersamaan, Fitch Rating (Singapura) juga menaikkan peringkat Protelindo ke level ‘BBB-‘ dari ‘BB+’. Kenaikan peringkat ini mencerminkan recurrning income yang kuat dan net leverage yang moderat. Kondisi tersebut didukung oleh kebijakan keuangan yang konsisten untuk mencapai net debt-to-EBITDA di bawah 3,0x (2015: 1,8x). Fitch meyakini bahwa skala perusahaan saat ini dan kekuatan keuangan dapat mendukung kombinasi pertumbuhan organic dan non organic, serta dividen secara progresif, tanpa menurunkan profil kredit.