BI Rate Turun, Risiko Investasi Membaik

BI Rate Turun, Risiko Investasi Membaik

BI Rate Turun, Risiko Investasi Membaik -Pemangkasan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI rate) ke level 6,75% berimbas pada risiko investasi di Indonesia. Hal ini tercermin dalam angka credit default swap (CDS) Indonesia yang membaik 19,48% dibandingkan akhir 2015 menjadi 185,11 (tenor 5-tahun). Pemangkasan suku bunga BI menyebabkan persepsi investor terhadap risiko berinvestasi membaik. Selain itu, faktor eksternal yang mempengaruhi adalah keputusan Bank Sentral Amerika Seikat (the Fed) menunda kenaikan suku bunga acuan di bulan Maret, dimana kenaikan suku bunga the Fed yang tidak dilakukan secara agresif menyebabkan persepsi terhadap negara berkembang (termasuk Indonesia) membaik. 

Bank Indonesia Kembali Turunkan Suku Bunga

BI Kembali Turunkan Suku Bunga - Hasil rapat pertemuan Dewan Gubernur Bank Indonesia kemarin akhirnya memutuskan untuk kembali memangkas suku bunga acuan (BI rate) sebesar 25 bps untuk ketiga kalinya tahun ini. Alhasil, BI Rate saat ini berada pada level 6,75% dan lending serta deposit facility juga ikut diturunkan 25bps ke level masing-masing 4,75% dan 7,25%. Keputusan Bank Indonesia tersebut hanya berselang satu hari dengan keputusan the Fed AS yang masih enggan untuk kembali menaikkan FFR sehingga membuat pasar finansial tanah air masih bergerak positif. 

Obligasi Sektor Keuangan Dominasi 83% Transaksi Sepekan

Obligasi Sektor Keuangan Dominasi 83% Transaksi Sepekan. Volume perdagangan obligasi korporasi di pasar sekunder selama pekan kemarin turun 46% dibanding pekan sebelumnya, volume tercatat hanya Rp 1,87 triliun. Minimnya volume transaksi tersebut dipengaruhi oleh minimnya sentimen dan libur hari nyepi. Transaksi hanya didominasi oleh obligasi multifinance dan bank dengan volumenya mencapai total Rp 1,6 triliun atau 83% dari total volume sepekan kemarin.

Pertebal Modal, BRI Kembali Merilis Obligasi Rp 4,4 Triliun.

Pertebal Modal, BRI Kembali Merilis Obligasi Rp 4,4 Triliun. Mengantisipasi aturan permodalan yang kian ketat, Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) berencana merilis surat utang tahun ini untuk memupuk modal dalam mengadapi pemberlakuan aturan main Basel III pada 2017 mendatang. Secara rinci, BBRI mencari dana segar dari pasar obligasi sekitar Rp 4,4 triliun, dengan tenor 3 dan 5 tahun pada semester I tahun ini.

Emiten Properti Cari Pendanaan Rupiah

 

Emiten Properti Cari Pendanaan Rupiah-Sejumlah emiten properti berencana menggalang dana dari pinjaman dan penerbitan obligasi rupiah untuk kebutuhan refinancing utang valas. Diantara emiten property yang sedang menjajaki sejumlah opsi penghimpunan dana yaitu: Sentul City Tbk (BKSL) dan Modernland Realty Tbk (MDLN) dan Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA). Per September 2015, utang valas BKSL mencapai USD 43 juta berasal dari pinjaman CIMB USD10 juta dan surat utang USD 33 juta yang diserap oleh Winter Capital Pte Ltd. Akibat dari pergerakan rupiah yang melemah, BKSL membukukan kerugian kurs sebesar Rp 70,5 miliar per akhir Sept 2015. 

Adapun MDLN berencana untuk melakukan konversi utang valas ke rupiah dengan menerbitkan obligasi rupiah dimana waktu dan nilai emisi nya masih dalam tahap pengkajian. Per September 2015, MDLN memiliki utang valas sebesar USD57 juta dan eksposur hutang valas tersebut sudah terlindungi lewat hedging yang diteken hingga 2019. Selain itu, SSIA juga telah mengalihkan rencana penerbitan surat utang valas menjadi denominasi rupiah. Sebelumnya SSIA berencana menerbitkan surat utang valas sebesar SGD50 juta-SGD 100 juta.

Foreign Reserves Increased to USD104.5 billion in February

Indonesia’s official reserves assets position as of end 2M16 stood at USD104.5bn, lower than the end of 1M16 level registered at USD102.1bn. This development was attributable to foreign exchange receipts, among other from government oil and gas revenues and foreign debt withdrawals as well as auction result of Bank Indonesia foreign exchange bills, which are more than offset the use of foreign exchange for government foreign debt payments. This development covers 7.6 months of imports or 7.3 months of imports and servicing of Government external debt repayment.