OJK Naikkan Porsi Obligasi BUMN Infrastruktur

OJK Naikkan Porsi Obligasi BUMN Infrastruktur

OJKNaikkan Porsi Obligasi BUMN Infrastruktur. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengusulkan porsi obligasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) infrastruktur dapat masuk hitungan setara dengan Surat Utang Negara (SUN) adalah sebesar 25%. Usulan tersebut telah disampaikan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu), untuk kemudian diperhitungkan potensi penyerapan oleh para pelaku Industri Keuangan Non Bank (IKNB). 

Sebagai catatan, usulan tersebut lebih tinggi dari rencana semula, yaitu OJK menetapkan porsi obligasi BUMN infrastruktur setara SUN sebesar 10%. Usulan kenaikan ini, dapat memenuhi kewajiban investasi IKNB di SUN dan menghindari persaingan imbal hasil antara SUN dengan obligasi korporasi. OJK juga mengusulkan insentif pajak atas bunga obligasi BUMN infrastruktur sebesar 0%. 

Adapun, setelah mendapatkan persetujuan dari Kemenkeu, OJK akan segera mengeluarkan surat edaran (SE) yang mengatur soal porsi dan pajak obligasi BUMN infrastruktur. Beleid ini melengkapi Peraturan OJK Nomor I/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank. 

Dana Kelolaan BPJS sudah 89,62% dari Target Setahun

Dana Kelolaan BPJS sudah 89,62% dari Target Setahun

Dana Kelolaan BPJS sudah 89,62% dari Target Setahun. Dana kelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tumbuh cepat. Hingga April 2016, dana kelolaan lembaga eks Jamsostek tersebut telah mendekati target setahun. Menurut Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, total dana yang dikelola per April 2016 sebesar Rp 220 triliun (89,62% target dana kelolaan Rp 246 triliun).  Sementara, hasil investasi BPJS mencapai Rp 6,2 triliun (29,19% target akhir tahun Rp 21 triliun). 

Saat ini dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 56% ditempatkan pada surat utang negara (SUN). Kemudian saham sebesar 20% dan deposito sebanyak 15% dari total dana kelolaan. Penempatan pada insrumen reksadana sebesar 8% dan investasi langsung sebesar 1%. Porsi kepemilikan pada SUN sudah sesuai ketentuan OJK. Pada periode sama, total penarikan jaminan hair tua (JHT) mencapai Rp 6,2 triliun. Untuk menjaga likuiditas, BPJS memperhatikan kesesuaian aset dan liabilitas dana jaminan sosial.

Bunga Obligasi Negara Bebas Pajak

Bunga Obligasi Negara Bebas Pajak. Pemerintah berencana menghapus pajak atas diskonto obligasi yang dicarikan pada saat jatuh tempo, maupun sebelum jatuh tempo. Rencana penghapusan pajak bunga obligasi pemerintah denominasi rupiah maupun valuta asing ini, akan masuk dalam salah satu poin revisi Undang-Undang (UU) Nomor 36/2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Sebagai catatan, UU PPh yang berlaku saat ini menyebutkan bahwa penghasilan bunga obligasi dan surat utang negara dikenakan PPh bersifat final.

Bunga Obligasi Negara Bebas Pajak

Aturan turunan UU PPh, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16/2009 tentang PPh atas bunga obligasi, menetapkan 2 tarif PPh final bunga obligasi, yaitu: pertama, sebesar 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; kedua, sebesar 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri selain berbentuk usaha tetap. Sementara tarif PPh final bunga obligasi yang menjadi aset dasar reksadana diterapkan secara bertahap, yaitu: pertama, tarif sebesar 0% untuk tahun 2009 sampai 2010; kedua, sebesar 5% untuk tahun 2011-2013; ketiga, 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Investor Ekspektasikan Yield Tinggi dalam Lelang Sukuk

Investor Ekspektasikan Yield Tinggi dalam Lelang Sukuk - Seperti halnya hasil lelang Surat Utang Negara (SUN) Selasa lalu, investor berpeluang ekspektasikan yield tinggi dalam lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN/ Sukuk) pada Selasa (03/05) hari ini. Investor mencermati rilis data GDP 1Q2016, berpeluang membuat permintaan yield Sukuk lebih tinggi.

Investor Ekspektasikan Yield Tinggi dalam Lelang Sukuk

Pemerintah menawarkan sebanyak 5 seri dalam lelang ini, terdiri dari 1 Sukuk tenor pendek (Surat Perbendaharaan Negara Syariah/ SPN-S) dan 4 seri Sukuk Berbasis Proyek (Project Based Sukuk/ PBS). Kelima seri tersebut adalah:

1. Seri SPN-S 04112016 diskonto dan akan jatuh tempo pada 4 November 2016; 
2. Seri PBS006 (reopening) dengan imbalan 8,25% dan akan jatuh tempo pada 15 September 2020; 
3. Seri PBS009 (reopening) dengan imbalan 7,75% dan akan jatuh tempo pada 25 Januari 2018; 
4. Seri PBS011 (reopening) dengan imbalan 8,75% dan akan jatuh tempo pada 15 Agustus 2023; 
5. Seri PBS012 (reopening) dengan imbalan 8,875% dan akan jatuh tempo pada 15 November 2031. 

Pemerintah menetapkan target indikatif senilai Rp 4 triliun dalam lelang ini. Namun, peluang tingginya ekspektasi yield membuat pemerintah tidak akan terlalu memaksa memenangkan dalam jumlah banyak. Pemerintah masih memiliki punya banyak skema penerbitan surat utang tahun 2016. Sebagai catatan, hasil lelang Sukuk sebelumnya berada diatas target. Lelang Sukuk pada pekan ketiga April lalu, pemerintah memenangkan senilai Rp 6,18 triliun atau diatas target yang ditetapkan yaitu Rp 4 triliun.

PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA) Akan Menerbitkan Surat Hutang

PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA) Akan Menerbitkan Surat Hutang PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA) menjajaki penerbitan obligasi rupiah untuk membiayai belanja modal atau capital expenditure (capex) Rp 1,3 triliun, berbeda dari rencana semula, yaitu penerbitan surat utang jangka menengah, atau medium term notes (MTN) berkelanjutan dalam dolar Singapura. Hubungan Investor SSIA mengatakan perubahan rencana ini melihat perkembangan situasi, sebab pasar obligasi domestik saat ini dinilai lebih baik. Awalnya SSIA berencana merilis MTN di kuartal I sekitar SGD 50-100 juta. 

PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA) Menyiapkan Penerbitan Obligasi

Di kuartal I, perseroan mengantongi pinjaman bank Rp 500 miliar dan baru sebagian terpakai untuk pengembangan lahan industri di Karawang. Modal akan digunakan untuk akuisisi lahan Rp 500 miliar, pengembangan hotel dan perkantoran Rp 350 miliar, dan sisanya untuk pengembangan properti dan anak usaha. Tahun ini SSIA masih akan fokus mengembangkan kawasan industri di Karawang

Pelindo I Mulai Tawarkan Obligasi Rp 1 Triliun.

Pelindo I Mulai Tawarkan Obligasi Rp 1 Triliun.

Pelindo I Mulai Tawarkan Obligasi Rp 1 Triliun. PT Pelabuhan Indonesia I akan menawarkan surat utang senilai Rp1 triliun mulai 18 Mei hingga 1 Juni 2016. Berdasarkan prospektus ringkas perseroan Selasa (17/5), surat utang tersebut dibagi menjadi empat seri yaitu Seri A tenor 3-tahun, seri B tenor 5-tahun, seri C tenor 7-tahun, dan seri D tenor 10-tahun. Seluruh dana yang diperoleh dari emisi obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang digunakan sebagai belanja modal perseroan. Secara rinci, sekitar Rp 544,7 miliar (54%) digunakan untuk pengembangan dan pembangunan infrastruktur fasilitas pelabuhan di beberapa cabang perseroan. 

Selanjutnya, Rp 426,67 miliar (42%) akan digunakan untuk pengadaan peralatan di beberapa cabang perseroan yaitu Batam, Belawan, Tanjung Balai Karimun, Selat Malaka, BICT, Pekanbaru, Perawang, Tanjung Pinang, Sibolga, dan Dumai. Adapun sekitar Rp 2,89 miliar (0,3%) dan sekitar Rp 37,11 (3,7%) masing-masing yang digunakan untuk penataan klinik kesehatan dan renovasi rumah sakit pelabuhan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi perseroan di kantor pusat.

Pemerintah Kembali Tawarkan Sukuk Tenor Pendek PBS009

PemerintahKembali Tawarkan Sukuk Tenor Pendek PBS009. Tenor pendek PBS009 kembali ditawarkan dalam lelang Sukuk hari ini, pasca sebelumnya bukukan minat investor hingga Rp 5,39 triliun, atau merepresentasikan hingga 41% dari total penawaran masuk lelang Sukuk awal Mei 2016 lalu. Investor minati tenor pendek dibanding tenor menengah dalam lelang tersebut, merespon ekspektasi rilis data ekonomi. Ekonomi Indonesia QI-2016 pada saat itu, diproyeksikan sebesar 5,07% YoY, atau tumbuh sama dibanding periode sama tahun sebelumnya yang mencapai 5,04% YoY. 

Pemerintah Kembali Tawarkan Sukuk Tenor Pendek PBS009

Selain itu, investor minati PBS009 karena menawarkan yield rerata tertimbang hingga 7,40%. Selain PBS009, pemerintah juga tawarkan Sukuk tenor pendek (Surat Perbendaharaan Negara Syariah/ SPN-S) tenor 6-bulan SPN-S 04112016, PBS006, PBS011, dan PBS012. Investor berpeluang ekspektasikan yield tinggi dalam lelang kali ini, ditengah nilai tukar rupiah yang kembali terdepresiasi, diperdagangkan di atas level psikologis. Kemarin, rupiah menguat terbatas 15 poin ke level Rp 13.310 per dolar AS dibanding sehari sebelumnya. Lelang kali ini juga ditengah rilis data perdagangan (trade balance) April, yang bukukan surplus USD 667 juta. Surplus ini lebih besar dari bulan sebelumnya senilai USD 497 juta, pasca Ekspor April mencapai USD 11,45 miliar dengan impor senilai USD 10,78 miliar. 

Protelindo Naik Peringkat ke AAA

Protelindo Naik Peringkat ke AAA

ProtelindoNaik Peringkat ke AAA. Fitch Rating Indonesia menaikkan peringkat nasional jangka panjang perusahaan menara telekomunikasi independen terbesar di Indonesia, Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) ke level ‘AAA(idn)’ dari ‘AA+(idn)’ dengan prospek peringkat stabil. Pada saat yang bersamaan, Fitch Rating (Singapura) juga menaikkan peringkat Protelindo ke level ‘BBB-‘ dari ‘BB+’. Kenaikan peringkat ini mencerminkan recurrning income yang kuat dan net leverage yang moderat. Kondisi tersebut didukung oleh kebijakan keuangan yang konsisten untuk mencapai net debt-to-EBITDA di bawah 3,0x (2015: 1,8x). Fitch meyakini bahwa skala perusahaan saat ini dan kekuatan keuangan dapat mendukung kombinasi pertumbuhan organic dan non organic, serta dividen secara progresif, tanpa menurunkan profil kredit. 

Untuk Raih Investment Grade S&P, Pemerintah Perbaiki Kesinambungan Fiskal

Untuk Raih Investment Grade S&P, Pemerintah Perbaiki Kesinambungan Fiskal. Pemerintah akan meningkatkan realisasi belanja modal yang mencerminkan belanja produktif investasi dan fiscal sustainability karena menjadi concern S&P. Dalam kunjungannya, S&P mengapresiasi perbaikan yang dilakukan dan menegaskan akan menaikkan peringkat jika pemerintah mampu mencapai target peningkatan kualitas belanja. 

Untuk Raih Investment Grade S&P, Pemerintah Perbaiki Kesinambungan Fiskal

Terkait kualitas belanja modal, pemerintah pun optimistis bahwa realisasi belanja modal dapat digenjot menjadi sekitar 30% (Rp 60,48 triliun) dari target APBN 2016 Rp 201,6 triliun. Pada kuartal I-2016, realisasi belanja modal baru sekitar 5% (Rp 10,2 triliun) dari target tahun ini namun meningkat drastis dari periode sama 2015 yang hanya 1,4% (Rp 3,9 triliun) dari target tahun lalu. Namun, dari sisi penerimaan, belum pastinya tax amnesty berpotensi menggangu penerimaan negara yang ditargetkan Rp 1.822,5 triliun dalam APBN 2016.

Pemerintah Berencana Untuk Merevisi Peraturan Pajak Penghasilan

Pemerintah Berencana Untuk Merevisi Peraturan Pajak Penghasilan

Pemerintah Berencana Untuk Merevisi Peraturan Pajak Penghasilan - Pemerintah berencana untuk menambah lapisan dan merevisi klasifikasi braket untuk pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi. Rencananya adalah untuk menambahkan 2 lapisan baru dengan menambahkan 10% dan 20% tarif pajak penghasilan. Menteri Keuangan juga menyatakan bahwa ia akan merevisi klasifikasi braket dengan menambahkan lebih banyak untuk membuat perbedaan kekurangan antara pendapatan. Misalnya, braket saat ini memiliki lapisan penghasilan tertinggi Rp 500 Juta, pemerintah dapat menambahkan lapisan lain untuk penghasilan di atas Rp 500 Juta. Namun, revisi pajak penghasilan masih dalam pembahasan di tengah peningkatan bertahap pendapatan kelas menengah.

Porsi surat berharga negara (SBN) Dana Pensiun (Dapen) Meningkat

Porsi  surat berharga negara (SBN) Dana Pensiun (Dapen) Meningkat

Porsi SBN Dapen Meningkat - Ikhtisar data keuangan dana pensiun per Maret 2016 yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan total aset dana pensiun (dapen) mencapai Rp 211,95 triliun (tumbuh 12,72% YoY). Dari jumlah ini, total investasi dapen sebesar Rp 203,12 triliun (tumbuh 12,82% YoY). Total investasi Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) pada instrumen surat berharga negara (SBN) mencapai Rp 29,31 triliun (tumbuh 26% YoY). Porsi SBN itu sudah mencapai 21,62% dari total investasi DPPK-PPMP. Sementara, Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) mencatatkan pertumbuhan pemilikan SBN hingga 84,47% YoY menjadi Rp 3,34 triliun. Sementara itu, industri dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) per Maret telah mengalokasi Rp 11,33 triliun (21,32% total investasinya).

Di sisi lain, Lembaga rating Standard & Poor’s (S&P) sudah bertemu sejumlah pejabat di Indonesia dengan tujuan mengaudit rating atas surat utang pemerintah. Usai pertemuan, Director Sovereign & International Public Finance Rating menilai pemerintah Indonesia menjelaskan setiap pertanyaan dengan baik. Namun ia belum bisa mengomentari jawaban yang disampaikan pemerintah kepadanya, sebab hasil kunjungannya itu akan diumumkan secara resmi akhir Mei 2016. Pengumuman akan dilakukan bersamaan dengan laporan bulanan S&P.

Kembali Ditopang Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI), cadangan devisa (cadev) Naik Jadi USD 107,7 Miliar

foreign exchange reserves

Kembali Ditopang SBBI, cadev Naik Jadi USD 107,7 Miliar - Posisi cadangan devisa (cadev) Indonesia per akhir April 2016 tercatat USD 107,7 miliar, lebih tinggi 200 juta dolar AS dibandingkan posisi akhir Maret 2016. Peningkatan ini dipengaruhi penerimaan cadangan devisa (cadev) yang terutama berasal dari hasil lelang Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) dan penerimaan lainnya. Kenaikan cadangan devisa (cadev) akhir April melanjutkan tren kenaikan pada bulan sebelumnya. Februari, cadangan devisa (cadev) sebesar USD 104,5 miliar meningkat menjadi USD 107,5 miliar pada akhir Maret 2016. Posisi cadangan devisa (cadev) saat ini, cukup untuk membiayai 8,1 bulan impor atau 7,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri.

Obligasi Bank OCBC NISP Oversubscribe 72%

Obligasi Bank OCBC NISP Oversubscribe 72%

Obligasi Bank OCBC NISP Oversubscribe 72% - PT Bank OCBC NISP, Tbk mencatat kelebihan permintaan (oversubscribe) sebesar 72% pada periode awal penawaran (book building) Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap I Tahun 2016, dengan jumlah pokok senilai Rp 2 triliun. Obligasi yang efektif sejak 29 April 2016 lalu ini, miliki periode book building sejak 30 Maret hingga 14 April 2016. Obligasi diterbitkan dalam 3 seri, yaitu: 

1. Obligasi seri A tenor 370-hari senilai Rp 837 miliar kupon 7,50%
2. Obligasi seri B tenor 2-tahun Rp 380 miliar dengan kupon 8,00%
3. Obligasi seri C tenor 3-tahun Rp 783 miliar kupon 8,25%

Adapun, penerbitan obligasi tersebut merupakan bagian pertama dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) II Bank OCBC NISP dengan target dana senilai Rp 8 triliun. Penawaran obligasi yang didukung sejumlah penjamin pelaksana emisi, seperti: PT RHB Securities Indonesia ini, akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada Kamis (12/05) besok.

Tiga Bank BUMN akan Terbitkan Obligasi Rp 17 Triliun

Tiga Bank BUMN akan Terbitkan Obligasi Rp 17 Triliun

Tiga Bank BUMN akan Terbitkan Obligasi Rp 17 Triliun - Tiga bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu: PT Bank Mandiri Tbk (BMRI); PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk (BBRI); dan PT Bank Tabungan Negara, Tbk (BBTN); berencana menerbitkan obligasi dengan nilai total sekitar Rp 12,35 – 17,35 triliun tahun ini. Penerbitan obligasi dilakukan untuk mendukung kebutuhan likuiditas masing-masing bank. 

Direktur Utama Bank Mandiri mengatakan pihaknya berencana melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) sebesar Rp 13 triliun dalam denominasi rupiah, diterbitkan secara bertahap hingga 2018. Sementara, Direktur Keuangan Bank Tabungan Negara (BTN) mengungkapkan tahun ini perseroan juga berencana menerbitkan obligasi sebesar Rp 3 triliun pada 2H2016, kemungkinan diterbitkan pada tenor 3-tahun, 5-tahun, dan 7-tahun. Selain itu, BRI juga melakukan penawaran obligasi sebesar Rp 4,35 triliun dengan kupon 7,5-8,7%. Penerbitan obligasi merupakan bagian dari PUB BRI sebesar Rp 12 triliun

Manajer Investasi Serap 65% Emisi Korporasi

Manajer Investasi Serap 65% Emisi Korporasi

Manajer Investasi Serap 65% Emisi Korporasi - Empat bulan tahun 2016 telah berjalan, manajer investasi agresif menyerap obligasi yang diterbitkan korporasi. Tercatat sebesar Rp 5,1 triliun dana manajer investasi masuk ke surat utang korporasi dengan komposisi 65% dari total Rp 7,8 triliun net-issuance obligasi korporasi YTD. Manajer investasi mencatatkan kenaikan penyerapan sebesar 80% YoY dari Rp 2,8 triliun pada periode yang sama. Minat yang tinggi juga terlihat dari investor asuransi yang membukukan net-inflow sebesar Rp 2,9 triliun hingga akhir April. 

Namun, berkebalikan dengan kedua investor domestik sebelumnya, minat investor asing masih rendah terhadap obligasi korporasi domestik. Setelah mencatatkan net-inflow sebesar Rp 246 miliar pada akhir Maret, investor asing berbalik mencatatkan net-outflow pada akhir April sebesar Rp 144 miliar. Hingga akhir April tercatat surat utang korporasi yang beredar bertambah Rp 7,8 triliun dengan catatan sebanyak Rp 18,7 triliun merupakan seri baru dan sebanyak Rp 10,9 merupakan obligasi yang telah jatuh tempo. Sektor multifinance dan perbankan masih mendominasi penerbitan obligasi korporasi hingga April yang mencapai 97% sedangkan 3% sisanya berasal dari sektor makanan & minuman yakni Siantar Top Tbk.

Gross domestic product (GDP) Tumbuh sebesar 4,92% di Kuartal 1 tahun 2016

Gross domestic product (GDP) Tumbuh sebesar 4,92% di Kuartal 1 tahun 2016

Gross domestic product (GDP) Tumbuh sebesar 4,92% di Kuartal 1 tahun 2016 - Ekonomi Indonesia di kuartal I 2016 tumbuh 4,92% atau lebih rendah dari kuartal sebelumnya yang tercatat sebesar 5,04% pada Kuartal 4 tahun 2015 dan juga lebih dibawah ekspektasi pasar yang sebesar 5,07%. Secara tahunan, ekonomi indonesia tahun lalu tumbuh 4,76% Year over year (YOY), terendah selama 2009. Menurunnya pertumbuhan GDP di kuartal I ini akan meningkatkan tekanan Bank Indonesia untuk kembali menurunkan suku bunga setelah diturunkan tiga kali berturut-turut tahun ini yang sekarang berada di level 6,75%.

United Tractors Membukukan Penurunan Kinerja Operasional

United Tractors 

United Tractors (UNTR) mencatat penurunan sebesar 34,6% YoY penjualan alat berat di 1Q16 untuk 499 unit dibandingkan 1Q15 ini 763 unit. perusahaan menerima demand lebih sedikit, kecuali dari sektor konstruksi. pertambangan kontraktor yang dipesan 6,6% yoy penurunan volume overburden removal di 1Q16 dan 3,9% yoy penurunan produksi batubara di 1Q16. Its rasio pengupasan penurunan ke 6.5x Maret 2016 (vs 7.1x Maret 2015). (Perusahaan pengumuman)

Realisasi Investasi Kuartal I Tumbuh 17.6%

Realisasi Investasi Kuartal I Tumbuh 17.6%

Realisasi Investasi Kuartal I Tumbuh 17.6%. Realisasi investasi langsung baik dari asing maupun domestik pada kuartal I dilaporkan tercatat sebesar Rp146,5 triliun atau tumbuh hingga 17,6% dari kuartal sebelumnya. Pencapaian tersebut telah berhasil menciptakan 327,170 pekerjaan baru. Tahun ini, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menargetkan realisasi investasi langsung sebesar Rp 595 triliun.

PTPP akan Mencari Dana Hingga Rp 7 Triliun

PTPP akan Mencari Dana Hingga Rp 7 Triliun

PTPP akan Mencari Dana Hingga Rp 7 Triliun - PT PP Tbk (PTPP) berencana mencari dana Rp 11 triliun tahun ini untuk memperluas ekspansi dan mengerjakan proyek-proyek yang diperoleh. Direktur Utama PTPP mengatakan bahwa tahun ini pihaknya menganggarkan belanja modal (capital expenditure/ capex) Rp 2,85 triliun.

Yield SUN bergerak mixed cenderung tertekan

Yield Surat Utang Negara (SUN) bergerak mixed cenderung tertekan. dengan rata-rata kenaikan yield di seluruh tenor sebesar +2,6bps. SUN benchmark ikut tertekan dengan kenaikan yield rata-rata +3.08bps dipimpin oleh seri FR0072 yang mengalami kenaikan yield tertinggi sebesar +7.25bps ke level 7,84%. Hanya seri FR0056 yang menguat tipis dengan penurunan yield sebesar -1,05bps ke level 7,60%. Aktivitas perdagangan nampak menurun dibanding penutupan hari sebelumnya.