Presiden Jokowi Mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi
Presiden Joko Widodo meluncurkan paket kebijakan deregulasi yang banyak ditunggu, pemerintahannya merevisi 89 peraturan dianggap merusak iklim usaha negara. Joko mengatakan, pemerintahnya terus menyederhanakan proses untuk memperoleh izin usaha, merampingkan birokrasi dan menawarkan layanan yang lebih berbasis elektronik untuk mengurangi potensi kesalahan oleh pejabat pemerintah.
Pengumuman hari ini adalah yang pertama dari tiga paket deregulasi kabinet Joko berjanji, dengan yang pertama akan dilaksanakan sebelum Oktober. Paket ini membahas tiga isu kunci yang penting bagi komunitas bisnis. Dalam upaya untuk meningkatkan daya saing industri manufaktur Indonesia, revisi ini menargetkan bisnis di sektor keuangan, properti, maritim, perdagangan, pertanian dan energi.
Setelah di review ternyata 154 peraturan yang ada dianggap dapat merugikan bisnis. Peran pemerintah daerah akan diperkuat untuk memudahkan bottleneck dari masalah untuk proyek-proyek strategis kepentingan nasional.
Hal ini termasuk menyederhanakan proses untuk mendapatkan izin perencanaan tata ruang, akuisisi lahan dan pengadaan barang, serta memberikan kepastian hukum yang lebih kuat. Dalam upaya untuk meningkatkan investasi di sektor properti, pemerintah akan mendorong pembangunan perumahan untuk menengah-ke pembeli berpenghasilan rendah.
Indonesia saat ini menghadapi backlog 15 juta properti dan pengembang sedang berjuang untuk memenuhi peningkatan permintaan jauh.
EmoticonEmoticon